Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
SELAMAT DATANG KABID WASDAL DAN KABID KONSERVASI SERTA SEKRETARIS BLH KAB BLITAR

Amdal, UKL-UPL dan SPPL

03 Oktober 2012 - 09:47:27 - Hits : 7301 - Posted by wasdal

 

                                                      AMDAL, UKL – UPL dan SPPL

AMDAL, UKL – UPL dan SPPL

UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22, 34 dan 35 tentang PPLH (Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan bahasa lugas, tegas dan terang suatu kegiatan atau usaha “wajib” dilengkapi dengan Dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
Lalu kegiatan apa saja yang harus dilengkapi dengan Dokumen Amdal? Dalam hal ini diatur dalam Peraturan MenLH Nomor 11 Tahun 2006. Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Amdal diatur dalam Peaturan MenLH Nomor 08 Tahun 2006. Sedang untuk penyusunan Dokumen UKL – UPL dan SPPL diatur dalam Peraturan MenLH Nomor 13 Tahun 2010.
Jenis usaha begitu banyak ragamnya, mulai dari usaha kecil sampai perusahaan besar yang memiliki banyak cabang serta ribuan jumlah karyawan. Berbicara mengenai legalitas atau ijin usaha, begitu banyak ragam kejadian menimpa berbagai jenis usaha serta perusahaan, yang permasalahan utamanya adalah masalah perijinan ataupun legalitas usaha yang didirikan.
Tidak semua usaha kecil diwajibkan memiliki izin. Namun usaha harus mempunyai izin jika menjadi besar. Izin tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Dimaksudkan pula agar tercapai tertib usaha, kepastian usaha, pemerataan kesempatan usaha, keamanan kesehatan serta keamanan lingkungan usaha.

Berikut beberapa izin usaha yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha ;
1.    Izin Prinsip
2.    Izin Penggunaan Tanah
3.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.    Izin Gangguan (HO)
5.    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.    Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.    Akta Perusahaan
8.    Persyaratan Pengelolaan Lingkungan
9.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Peran Strategis UKL –UPL dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Dalam Pasal 1 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPLH), pembangunan berkelanjutan  berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya , ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Bagaimana implementasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) dapat menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui perannya yang cukup strategis?
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab  usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
Prosedur teknis UKL – UPL dimana pelaksanaan dan penerapan UKL – UPL saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL – UPL. Poin – poin utama pedoman teknis tersebut antara lain mengatur tentang :

  1. UKL – UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam keputusan tersebut
  2. Di dalam formulir isian tentang UKL – UPL berisikan informasi ; identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanda tangan dan cap
  3. Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL – UPL kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota
  4. Berdasarkan formulir isian  tentang UKL – UPL, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha atau kegiatan unruk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL – UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL – UPL
  5. Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL – UPL dan memerlukan dan memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan  atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
  6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL – UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya  formulir isian  tentang UKL – UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa
  • Dalam hal formulir isian tentang UKL – UPL tidak memerlukan perbaikan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL – UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya  formulir isian  tentang UKL – UPL
  • Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang Ukl –UPL dari Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kepada Instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan
  • Pejabat dari Instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha atau kegiatan yang bersangkutan
  • Izin yang diterbitkan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Peran strategis UKL – UPL terletak pada  keterpaduannya dengan segala bentuk dan arah pembangunan di suatu wilayah. Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan seharusnya mengacu kepada hasil analisis dan kajian dalam UKL – UPL, yang apabila diterapkan secara sungguh – sungguh akan dapat mengurangi dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang muncul bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu UKL – UPL merupakan salah satu alat pengendalian  pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Agar UKL – UPL dapat dijadikan alat yang efektif, maka hal yang perlu segera dilakukan adalah penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan UKL – UPL dan pengelolaan lingkungan secara konsisten dimulai dari aparatur pemerintah yang mempunyai kewenangan menanganinya. Kemudian setelah penerapan aturan yang sesuai dilakukan maka faktor pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi penerapan UKL – UPL di lapangan memegang peranan penting untuk menciptakan UKL – UPLtidak hanya sebagai persyaratan dokumen formal tetapi bermanfaat bagi kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Blitar.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22, 34 dan 35 tentang PPLH (Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan bahasa lugas, tegas dan terang suatu kegiatan atau usaha “wajib” dilengkapi dengan Dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
Lalu kegiatan apa saja yang harus dilengkapi dengan Dokumen Amdal? Dalam hal ini diatur dalam Peraturan MenLH Nomor 11 Tahun 2006. Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Amdal diatur dalam Peaturan MenLH Nomor 08 Tahun 2006. Sedang untuk penyusunan Dokumen UKL – UPL dan SPPL diatur dalam Peraturan MenLH Nomor 13 Tahun 2010.
Jenis usaha begitu banyak ragamnya, mulai dari usaha kecil sampai perusahaan besar yang memiliki banyak cabang serta ribuan jumlah karyawan. Berbicara mengenai legalitas atau ijin usaha, begitu banyak ragam kejadian menimpa berbagai jenis usaha serta perusahaan, yang permasalahan utamanya adalah masalah perijinan ataupun legalitas usaha yang didirikan.
Tidak semua usaha kecil diwajibkan memiliki izin. Namun usaha harus mempunyai izin jika menjadi besar. Izin tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Dimaksudkan pula agar tercapai tertib usaha, kepastian usaha, pemerataan kesempatan usaha, keamanan kesehatan serta keamanan lingkungan usaha.

Berikut beberapa izin usaha yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha ;
1.    Izin Prinsip
2.    Izin Penggunaan Tanah
3.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.    Izin Gangguan (HO)
5.    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.    Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.    Akta Perusahaan
8.    Persyaratan Pengelolaan Lingkungan
9.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Peran Strategis UKL –UPL dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Dalam Pasal 1 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPLH), pembangunan berkelanjutan  berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya , ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Bagaimana implementasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) dapat menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui perannya yang cukup strategis?
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab  usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
Prosedur teknis UKL – UPL dimana pelaksanaan dan penerapan UKL – UPL saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL – UPL. Poin – poin utama pedoman teknis tersebut antara lain mengatur tentang :

  • UKL – UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam keputusan tersebut
  • Di dalam formulir isian tentang UKL – UPL berisikan informasi ; identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanda tangan dan cap
  • Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL – UPL kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota
  • Berdasarkan formulir isian  tentang UKL – UPL, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha atau kegiatan unruk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL – UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL – UPL
  • Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL – UPL dan memerlukan dan memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan  atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
  • Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL – UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya  formulir isian  tentang UKL – UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.


1.    Dalam hal formulir isian tentang UKL – UPL tidak memerlukan perbaikan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL – UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya  formulir isian  tentang UKL – UPL
2.    Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang Ukl –UPL dari Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kepada Instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan
3.    Pejabat dari Instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha atau kegiatan yang bersangkutan
4.    Izin yang diterbitkan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
Peran strategis UKL – UPL terletak pada  keterpaduannya dengan segala bentuk dan arah pembangunan di suatu wilayah. Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan seharusnya mengacu kepada hasil analisis dan kajian dalam UKL – UPL, yang apabila diterapkan secara sungguh – sungguh akan dapat mengurangi dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang muncul bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu UKL – UPL merupakan salah satu alat pengendalian  pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Agar UKL – UPL dapat dijadikan alat yang efektif, maka hal yang perlu segera dilakukan adalah penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan UKL – UPL dan pengelolaan lingkungan secara konsisten dimulai dari aparatur pemerintah yang mempunyai kewenangan menanganinya. Kemudian setelah penerapan aturan yang sesuai dilakukan maka faktor pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi penerapan UKL – UPL di lapangan memegang peranan penting untuk menciptakan UKL – UPLtidak hanya sebagai persyaratan dokumen formal tetapi bermanfaat bagi kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Blitar.

By Leina Staf Tata Lingkungan

 


Info Terkait :


Tinggalkan Komentar

152 + 2 =


  • Copyright © 2012 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
    Jl. Sultan Agung No.66 Blitar
    Phone. 0342 801590 Fax. 0342 801594
    publikasi@blhblitar.ppejawa.com | lh_kabblitar@yahoo.com